Sebanyak 20.000 orang meninggal dunia akibat banjir menyerupai tsunami yang melanda Libya pada Minggu (10/9/23). Jumlah ini merupakan perkiraan dari Abdulmenam Al-Ghaithi, wali kota dari Derna yang menjadi lokasi dengan kerusakan terparah. Hingga saat ini, ada ribuan korban yang masih belum ditemukan, sebagian ada yang hanyut terbawa banjir ke laut dan ada juga yang masih terkubur di bawah puing bangunan.
Bencana banjir ini disebabkan oleh Badai Mediterania Daniel yang membawa hujan lebat ke wilayah Libya. Puncaknya, hujan lebat ini mengakibatkan dua bendungan jebol dan akhirnya menyapu bersih kota-kota di daerah pesisir bagian timur Libya. Secara kasat mata, bencana di Libya ini disebabkan oleh fenomena alam yang tidak dapat diprediksi. Nyatanya, bencana banjir ini turut diperparah oleh kondisi politik Libya yang sudah terpecah belah selama 12 tahun.
Konflik Libya dan Ketiadaan Sistem Mitigasi
Meski bencana dahsyat tak bisa diperkirakan, tapi dampak bencana selalu bisa diantisipasi dan diminimalisir dengan adanya sistem mitigasi bencana yang berfungsi dengan baik. World Meteorological Organization (WMO) mengatakan bahwa tingginya korban jiwa dalam bencana ini sebenarnya bisa dihindari seandainya Libya memiliki sistem peringatan dini. Buktinya, Badai Daniel terlebih dulu menghantam Yunani, namun korban jiwanya jauh lebih sedikit—hanya 6 orang.
Selain itu, melansir Reuters, penelitian yang dilakukan ahli hidrologi bernama Abdelwanees A. R. Ashoor dari Universitas Omar Al-Mukhtar menemukan bahwa sungai yang kerap meluap merupakan ancaman bagi kota Derna. Dalam penelitiannya, ditemukan bahwa telah terjadi 5 bencana banjir sejak 1943, dan diperlukan adanya perawatan berkala terhadap bendungan yang berfungsi mencegah banjir. Meski belum ada kesimpulan mengenai penyebab bendungan di Derna bisa jebol, tapi banyak yang menduga infrastruktur bendungan tersebut tidak pernah dirawat atau di-upgrade selama bertahun-tahun.
Lantas, siapa yang bersalah atas ketiadaan sistem mitigasi dan minimnya infrastruktur yang tahan bencana? Masyarakat Libya merasa pemerintah Libya turut bertanggung jawab atas bencana dahsyat ini, sebab mereka gagal memberi peringatan dan membuat rencana evakuasi yang seharusnya bisa menyelamatkan ribuan nyawa.
"Kota ini hancur karena perubahan iklim, itu sesuatu yang bisa saya terima. Tapi, adanya korban jiwa yang hari ini masih terkubur puing-puing adalah konsekuensi dari kejahatan manusia, tidak ada cara lain untuk mengatakannya," ucap Anas el Gomati, founder dari think tank Sadeq Institute, dikutip dari Vox.
Pemerintah yang dimaksud oleh el Gomati adalah rezim Khalifa Haftar, petinggi militer yang menguasai wilayah Libya timur. Pada 2011, ketika peristiwa Arab Spring meletus, Muammar Gaddafi yang telah memerintah LIbya sejak 1969 dibunuh oleh pasukan yang didukung NATO. Sejak saat itu, negara dengan cadangan minyak terbesar di Afrika tersebut dilanda kekacauan dan perpecahan.
Hari ini, Libya terbagi menjadi dua wilayah kekuasaan. Kota Tripoli di Libya barat dikuasai oleh Perdana Menteri Abdul Hamid Dbeibah yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sedangkan, Libya timur berada di bawah kekuasaan Jenderal Khalifa Haftar yang memimpin milisi Tentara Nasional Libya. Perang yang terus berkecamuk antara dua kelompok ini—ditambah intervensi negara Barat yang ingin menguasai industri minyak Libya—menyebabkan infrastruktur negara itu hancur dan taraf kehidupan masyarakatnya menurun.
Ketika pemerintah sibuk berkonflik dan kas negara dihabiskan untuk perang, urusan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup warga negara-termasuk sistem mitigasi bencana-akan menjadi urusan nomor dua. Jadi, apa yang terjadi di Libya tidak bisa sepenuhnya disebut sebagai bencana alam, tapi juga bencana akibat ulah manusia.
(ANL/alm)