Media sosial saat ini tak hanya digunakan untuk mencari informasi lebih cepat, tetapi dipakai demi menampilkan persona yang diinginkan. Bukan cuma masyarakat, para pejabat negara pun juga ingin eksis di media sosial.
Mereka sadar, bahwa kemajuan teknologi harus dimanfaatkan untuk mendapatkan simpati dan atensi. Namun sayangnya, persona yang ditampilkan seringkali, berbeda dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat itu sendiri.
Dalam studi berjudul Kepemimpinan Ideal pada Era Generasi Milenial yang ditulis oleh Ni Putu Depi Yulia Peramesti dan Deni Kusmana dari Institut Pertahanan Dalam Negeri, publik yang sebagian besar berasal dari generasi milenial dan Z cenderung menyukai beberapa tipikal pemimpin. Pemimpin yang ramah, aktif, observer, cerdas melihat situasi, inklusif, berani, pantang menyerang, dan tentu saja digital mindset.
Tapi kenyataan di lapangan, mereka justru disuguhkan oleh persona pejabat negara yang sarkastik ketika berbicara, galak, dan juga terlalu sering bermain media sosial. Kita pun dibuat bias antara pemimpin yang satu dengan yang lain, sehingga pro-kontra yang sengit di ranah media sosial pun tak terhindarkan.
Lantas, mengapa para pejabat negara kini lebih memilih untuk eksis dengan persona beragam di media sosial?
 Megawati Soekarnoputri dengan ciri khasnya yang sarkastik/ Foto: Detikcom |
Eksis di Media Belum Tentu Otentik
Pengamat Media, Ignatius Haryanto Djoewanto mengatakan sah-sah saja bila pejabat negara menampilkan berbagai persona atau citra tertentu di hadapan publik. Mulai dari persona rajin bekerja, punya jaringan luas, populis, dan lain sebagainya. Tetapi sayangnya, kita kerap terkecoh dengan segala penampilan tersebut.
Tentu saja, apa yang ditampilkan di media sosial sudah direncanakan dan ditentukan sebelumnya, sehingga belum tentu otentik. Publik seharusnya tidak menilai kinerja seorang pejabat hanya dari tampilan karena ia lebih sering tampil di media.
"Saya kira, tentu saja ada ukuran lain yang menentukan ini (pejabat) memang betul bekerja dengan baik. Publik harus bisa membedakan apa yang ditampilkan dengan apa yang sesungguhnya dikerjakan," kata Ignatius kepada CXO Media saat dihubungi via WhatsApp, Rabu (14/3).
Dosen dari Universitas Multimedia Nusantara itu menjelaskan, publik butuh lebih kritis dan jarak untuk memberikan penilaian kepada pejabat negara. Misalnya mencari tahu adakah masalah-masalah mendasar yang berkaitan dengan kinerja mereka, apakah mereka menjalankan fungsinya dengan baik atau tidak.
"Kita jangan terkecoh dengan penampilan menteri di media sosial tampilannya bagaimana. Di depan media, orang pasti akan menyampaikan citra tertentu. Ingin dilihat sebagai seseorang yang baik, dekat dengan masyarakat kecil, dan lain-lain. Itu sudah dipersiapkan," ujarnya.
Lebih lanjut Ignatius mengatakan, publik harus bisa memilah antara apa yang tampil di media, dengan apa yang seharusnya dilakukan. Menurutnya, daripada tampil dengan persona tertentu, alangkah lebih baik menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik.
"Daripada tampil di media sosial atau tampil di media dengan persona-persona tertentu, menteri-menteri seperti ini lebih baik menyelesaikan PR-PRnya. Lebih memfokuskan bekerja untuk kepentingan masyarakat," kata Ignatius.
 Ilustrasi pejabat negara/ Foto: Freepik |
Memilah Karakter Demi Marketing Politik
Tak bisa dimungkiri, citra itu penting bagi para pejabat negara untuk menarik perhatian. Mereka pun berlomba-lomba untuk mencari karakter yang banyak disukai masyarakat saat ini.
Sebut saja Megawati Soekarnoputri, yang kini tampil lebih berani dengan jargon-jargon sarkastiknya, Prabowo yang sekarang lebih ramah daripada saat pemilihan presiden beberapa tahun lalu, serta Ridwan Kamil yang dikenal suka melucu dan ramah kepada para pengikut media sosialnya. Karakter-karakter seperti ini, dinilai lebih mencuri perhatian daripada yang dulu.
Apa yang dilakukan pejabat negara saat ini memilih karakter adalah bagian dari marketing politik. Marketing politik adalah penerapan konsep dan metode marketing dalam dunia politik. Metode ini diperlukan untuk menghadapi persaingan mendapatkan market-dalam hal ini masyarakat.
Menurut Psikolog Klinis, Feka Angge Pramita, apa yang dilakukan pejabat negara saat ini, karena mereka ingin dikenal dengan cirinya. Supaya mereka mudah dikenali dibandingkan pejabat sebelum-sebelumnya, khususnya sebelum adanya media sosial.
Uniknya, pejabat negara kini tidak terfokus pada satu karakter saja ketika menampilkan dirinya di hadapan publik, tetapi lebih beragam. Hal ini dilakukan untuk melihat mana yang lebih disukai atau tidak, oleh para pendukungnya.
"Sebuah bagian dari karakter seseorang ini, itu tergantung apa yang nanti dia adopsi menjadi bagian diri dia. Itu dipilah. Di dunia politik, kita tidak pernah tahu apakah itu yang sebenarnya dari karakter dari dia atau bukan," ujar Feka kepada CXO Media.
Ia memaparkan, apa yang dilakukan pejabat negara saat ini di media sosial kemungkinkan adalah bagaimana orang ingin memandang mereka. Itu adalah kesempatan mereka kembali merangkul massa untuk bisa tertarik dengan persona yang dipilih dan ditampilkan. Nantinya bagaimana dia bekerja, itu baru akan terlihat persona yang sesungguhnya.
"Mungkin ada orang yang akan kepincut dengan persona yang akan dia tampilkan. Tapi juga ada orang menjadi lebih kritis melihat orang ini (pejabat) punya track record. Sejauh mana sih dia bekerja selama ini, bukan cuma omong kosong," kata Feka.
Apa yang ditampilkan pejabat negara saat ini mungkin adalah bagian dari upaya untuk menarik simpati. Apalagi tahun politik yang semakin dekat, membuat persaingan marketing kian ketat. Tetapi yang perlu kita pahami, persona seorang pemimpin memang penting, namun yang lebih penting adalah rekam jejak hasil kerja selama ini.
(DIR/DIR)