Beberapa hari ke belakang, masyarakat banyak dibuat 'elus dada' lantaran kebijakan-kebijakan baru pemerintah yang bikin mengernyitkan dahi. Salah satunya adalah pemberitaan soal lembaga baru besutan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai terlalu ambisius dan dikhawatirkan semakin merunyamkan ekonomi Indonesia, yakni Daya Anagata Nusantara (Danantara)
Dari segala huru-haranya, Danantara menurut saya bukan sebuah 'peti emas' biasa, melainkan akan menjadi satu wadah yang digendutkan dengan cara menampung laba-laba dari berbagai BUMN. Nantinya semua dana tersebut akan diputarkan lagi menjadi bentuk investasi yang menguntungkan negara. Itu misi dasarnya.
Sebelum kita melihat apa manfaat dan bagaimana risiko lembaga baru ini untuk Indonesia, mari kita pelan-pelan memahaminya agar tidak salah persepsi.
 Temasek Holding yang jadi benchmark Danantara/ Foto: AFP |
Cita-cita Danantara: Jadi Temasek ala Indonesia
Sudah sejak November 2024, Prabowo sudah 'spill' perihal Danantara ini. Danantara akan lebih mirip dengan Otoritas Investasi Indonesia (INA) yang didirikan pada 2020, pada era Joko Widodo. Namun perbedaannya, Danantara akan memakai dana yang lebih besar.
Dikutip CNBC Indonesia, Wakil Menteri Keuangan III Anggito Abimanyu mengatakan Danantara nantinya akan menjadi super holding BUMN yang mengkonsolidasikan aset-aset berbagai BUMN untuk dijadikan tunggangan investasi pemerintah demi mendongkrak aset.
Prabowo pun secara terang-terangan bahwa Danantara mirip seperti Temasek milik Singapura yang sukses mengelola dana investasi di negara tersebut hingga mendapatkan untung setiap tahunnya. Dilihat dari sejarah Temasek, badan milik negara ini didirikan sejak 25 Juni 1974 dan mengelola portofolio awal secara komersial senilai 354 juta dolar Singapura, dan kini sudah tumbuh mencapai 389 miliar dolar Singapura.
Sektor investasinya pun beragam, mulai dari transportasi dan industri, layanan keuangan, media, dan teknologi, konsumen dan real-estate, komunikasi dan ilmu hayati, dan agropangan. Perlu digarisbawahi ya, Temasek adalah lembaga negara, namun dikelola dengan independen dan profesional serta tunduk di bawah prinsip komersial sehingga keterlibatan orang-orang di dalamnya merupakan kelompok profesional di bidangnya.
Meski Temasek adalah benchmark Danantara, tetapi pengelolaannya tetap berbeda. Aset-aset yang dikelola Danantara adalah aset negara. Sebelumnya BUMN memiliki pengelolaan dana abadi (Sovereign Wealth Fund/SWF), namun kini akan berubah menjadi Danantara. Fungsi lembaga ini bukan hanya akan menjadi pengelola dana abadi tetapi juga development investement, investment, dan asset management.
Sebelumnya lembaga ini hanya akan menaungi tujuh BUMN besar pada tahap awal, namun keputusannya diubah yakni mengelola seluruh aset BUMN. Padahal jika dihitung penggabungan 7 aset BUMN itu saja sudah lebih besar dari Temasek, yakni nyaris mencapai Rp9.000 triliun, juga belum termasuk dari pemasukan Rp300an triliun yang berasal dari efisiensi berbagai kementerian dan lembaga di Indonesia.
Belum lagi Danantara juga akan menaungi Indonesia Investment Authority (INA) dan SWF yang sudah mempunyai aset Rp163 triliun. Dalam pidato Presiden Prabowo Subianto di World Goverment Summits, ia menyampaikan bahwa aset yang akan dikelola Danantara adalah sebesar USD 900 miliar atau setara Rp14.647,5 triliun. Sudah bisa dibayangkan akan segemuk apa 'peti emas' ini nantinya?
 1MDB/ Foto: AFP |
Antara Utopia dan Skandal Ekonomi yang Membayangi
Sebagai warga negara yang mencoba menjadi baik, saya percaya bahwa setiap keputusan pemerintah itu sudah dipertimbangkan. Itu kepercayaan saya ya. Namun terkadang, kepercayaan saya hanya utopia yang dibuat oleh pikiran saya saja, pada faktanya tidak demikian. Termasuk Danantara ini.
Presiden Prabowo percaya bahwa Danantara akan menjadi sebuah harapan baru untuk mengoptimalisasi pengelolaan aset negara, sehingga negara ini tidak melulu menghabiskan anggaran negara tapi tidak ada pemasukan yang signifikan. Baginya, kalau ini dijalankan dengan baik, bukan tidak mungkin kita akan mengejar Singapura dan memberikan kesejahteraan yang bukan utopia bagi anak cucu di masa depan.
"Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di dalam pengelolaan BUMN. Itu nanti akan dikelola dan kita beri nama Danantara," ujar Prabowo dikutip CNN Indonesia.
"Danantara ini, akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara kita ke dalam proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan, dan lain-lain," kata Prabowo di kesempatan lainnya pada forum World Government Summit, di Dubai beberapa hari lalu.
Target yang ditetapkan juga tidak main-main yakni menuju pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen. Lewat kelola dana yang diperkirakan Rp14.000 triliun itu, pemerintah berencana ingin memulai 15-20 proyek yang bernilai miliaran dolar untuk penambahan pemasukan negara.
"Saya sangat yakin, saya sangat optimistis. Indonesia akan maju dengan kecepatan penuh," begitulah kata Prabowo dalam pidatonya.
Sebagai warga negara ini, saya punya cita-cita yang sama dengan pemerintah, ingin negara ini setara dengan negara maju lainnya di dunia. Danantara ini diyakini menjadi transportasi yang paling cepat untuk mewujudkannya. Namun kita juga perlu belajar dari kesalahan-kesalahan lama dan juga negara tetangga.
Ya, buka cuma kita saja yang punya impian terbebas dari label 'negara berkembang', tapi juga saudara serumpun kita, Malaysia sudah lebih dulu memulainya. Adalah 1Malaysia Development Berhad (1MDB), sebuah lembaga SWF kelolaan pemerintah Malaysia yang didirikan pada 2009 lalu, bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi negeri tersebut melalui investasi strategis dalam proyek-proyek infrastruktur, energi, dan properti.
Tapi, bagaimana kabarnya? Betul, sudah tertebak. 'Ladang basah' ini menjadi skandal korupsi terbesar di negeri jiran tersebut dengan kerugian mencapai USD 4,5 miliar atau setara Rp70 triliun. Skandal ini baru terungkap pada 2015 setelah melalui investigasi yang melibatkan Amerika Serikat, Singapura, dan Swiss. Hasilnya, uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi pejabat tinggi Malaysia dan kongsinya.
Siapa otaknya? Dia adalah mantan PM Malaysia, Najib Razak yang terbukti menerima aliran dana USD 700 juta ke rekening pribadinya. Uang tersebut digunakannya untuk berfoya-foya termasuk membeli properti mewah dan berbagai koleksi karya seni mencapai jutaan dolar.
Peneliti lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah seperti dikutip BBC mengatakan peluang korupsi di tubuh Danantara cukup besar. Apalagi menurut UU BUMN yang baru, lembaga auditor baru bisa memeriksa Danantara kalau ada persetujuan dari DPR. Ini saja sudah aneh.
Kemungkinan besar akan ada upaya memproteksi Danantara agar tidak tersentuh oleh lembaga penegak hukum dan auditor. Bukan tak mungkin ini akan menjadi skandal ekonomi terbesar di Indonesia jika kelola Danantara tak transparan seperti 1MDB.
 Selain Megawati Soekarno Putri, Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono diminta jadi pengawas Danantara/ Foto: Antara |
Sang Pengawas 'Peti Emas'
Kita telah mengetahui bahwa Danantara bukanlah 'peti emas' biasa. Sehingga pengawasnya harusnya bukan orang biasa tetapi sekelompok tim profesional berpengalaman yang sudah mengelola dana investasi bermiliar-miliar dolar. Tetapi lagi-lagi itu harapan saya.
Pada kenyataannya pemerintah telah mempertimbangkan siapa saja yang akan menjabat sebagai pengawas Danantara. Kalau merujuk pada pasal 3N RUU BUMN yang baru, Menteri BUMN Erick Thohir akan menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara. Sementara pejabat lainnya, Prabowo Subianto mengusulkan berbagai nama mantan presiden Indonesia.
Mulai dari Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo digadang-gadang diajak untuk menjadi pengawas. Bukan hanya itu, organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan Konferensi Waligereja (KWI) juga ikut turut serta mengawal dan mengawasi jalannya Danantara.
"Danantara adalah kekuatan energi masa depan, dan ini harus kita jaga bersama. Oleh karena itu, saya minta semua Presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini," kata Prabowo dalam pidato politik HUT Gerindra di Bogor, Jawa Barat, (15/2) seperti dikutip Tempo.
Namun yang menjadi pertanyaan berbagai pihak, termasuk pakar komunikasi politik, apa kapasitas mereka sebagai pengawas? Sementara organisasi keagamaan, apakah tepat andil mereka dalam mengawasi sistem pengelolaan investasi negara? Sayangnya dari nama-nama yang disebut oleh Presiden Prabowo, tidak ada satupun nama orang yang memiliki pengalaman dan seorang profesional yang pernah menangani investasi miliaran dolar serta sukses di dalamnya.
Meski hanya bertugas mengawasi jalannya sistem Danantara, namun tetap saja kapasitas mereka adalah warga negara. Mengapa seorang warga negara mengawasi kinerja petinggi sebuah lembaga? Walaupun mereka adalah negarawan, tetapi kapasitasnya bukan itu. Belum lagi organisasi keagamaan yang kalau dilihat-lihat semakin banyak tugasnya, misalnya di UU Minerba yang baru mereka harus mengelola pertambangan.
Pendapat Pengamat BUMN, Toto Pranoto sejalan dengan pikiran saya, bahwa orang yang harusnya mengelola Danantara memang harus orang yang berkompeten. Mereka adalah orang-orang profesional, punya pengalaman berinvestasi secara global, punya integritas, dan rekam jejak dipandang baik oleh publik. Apalagi dana di dalam lembaga ini termasuk yang terbesar saat ini.
Bukan cuma orang-orang di baliknya, aturan-aturan yang mengatur Danantara haruslah transparan, bisa diaudit secara independen, dengan pengawasan ketat. Jangan sampai, 'peti emas' yang tak biasa ini menjadi sebuah ladang baru bagi 'tikus-tikus' tak bertanggungjawab yang merugikan negara di masa depan. Bukannya untung malah buntung.
Marilah kita sebagai warga negara, harus mengawasi sedetail-detailnya persiapan peluncuran Danantara secara resmi pada 24 Februari 2025 mendatang.
(DIR/DIR)
