Unidentified Flying Object (UFO) barangkali adalah salah satu fenomena yang paling digemari para pemercaya teori konspirasi. Bicara mengenai alien memang tak ada habisnya, bahkan rasa penasaran manusia terhadap kehidupan asing di luar bumi telah melahirkan ratusan produk media mulai dari buku hingga film. Tak berhenti di situ, para pencari alien dan UFO banyak yang membentuk komunitas, seperti misalnya komunitas Indonesia UFO Network di Yogyakarta.
Belakangan, pembahasan mengenai alien kembali naik ke permukaan. Tapi alih-alih muncul dari kalangan pencari UFO dan dimentahkan sebagai konspirasi belaka, pembahasan ini justru muncul dari pemerintah Amerika Serikat. Melansir Reuters, Pemimpin Mayoritas Senat AS Chuck Schumer sedang menggodok legislasi yang mengharuskan pemerintah untuk membuka data mengenai penampakan UFO, atau yang dalam bahasa resmi pemerintah disebut UAP (Unidentified Anomalous Phenomena).
Schumer mengatakan bahwa selama puluhan tahun warga Amerika Serikat telah terkesima dengan benda langit asing yang bisa dijelaskan, dan mereka butuh jawaban. "Publik berhak mengetahui teknologi yang asal muasalnya tidak diketahui, intelijen non-manusia, dan fenomena yang tidak bisa dijelaskan," ucapnya.
Bulan Juni lalu, perwira Angkatan Udara Amerika Serikat dan mantan pegawai intelijen bernama David Grusch menjadi whistleblower dan mengatakan bahwa pemerintah AS saat ini sedang menjalankan "UFO recovery program". Ia mengklaim bahwa pemerintah saat ini menyimpan "pesawat alien" yang jatuh beserta "mayat pilot yang tewas". Namun, klaim ini dibantah oleh Pentagon lantaran Grusch tidak memiliki bukti yang mendukung perkataannya.
Tapi peristiwa ini ternyata cukup menggemparkan bagi publik dan para politisi, sampai-sampai senator Schumer mengambil langkah kebijakan untuk merespons fenomena ini. Menariknya, legislasi yang digodok Schumer bersifat bipartisan, artinya tidak bias terhadap kepentingan Partai Republik ataupun Partai Demokrat. Ia didukung oleh beberapa politisi lainnya, termasuk Senator Mike Rounds dari Partai Republik.
Nantinya apabila legislasi ini disetujui dan disahkan, segala dokumen yang dimiliki pemerintah mengenai UFO dan keberadaan alien harus dirilis ke publik maksimal 25 tahun setelah dokumen itu dibuat, kecuali apabila informasi tersebut mengancam keamanan nasional. Menurut Rounds, legislasi ini diharapkan bisa menjamin kredibilitas pemerintah terkait investigasi dan data mengenai UAP.
Akankah kebijakan ini memuaskan rasa penasaran publik terhadap UFO? Ataukah justru akan membuktikan bahwa obsesi kita terhadap UFO hanya berdasarkan fantasi belaka? Ikuti terus perkembangan selanjutnya.
(ANL/DIR)