Usai dua tahun tertidur akibat pandemi, ekosistem hiburan di tanah air kembali ke jalur seperti sedia kala. Terhitung sejak bulan Maret 2022 lalu, sederet festival musik atau festival temu berskala besar telah rampung dilaksanakan dengan sukses dan meriah. Akan tetapi, menjelang akhir tahun dengan hype festival yang kian memuncak, keberlangsungan hajat hiburan tersebut malah terancam, akibat kejadian fatal yang menimpa salah satu event di penghujung minggu lalu.
Seperti yang kita ketahui, kejadian di Istora Senayan, akhir pekan kemarin memberi dampak yang signifikan terhadap cara pandang publik dan pemerintah pada agenda festival lain yang telah mengantre di depan mata. Terlebih lagi, masalah utamanya berkutat soal jumlah pengunjung yang melebihi kapasitas dan perizinan dari pihak keamanan—dua indikator krusial dalam sebuah penyelenggaraan festival.
Di saat bersamaan isu tersebut menjadi topik pembahasan di media sosial, Asosiasi Promotor Musik Indonesia (APMI) selaku perkumpulan promotor musik pertama dan satu-satunya di Indonesia, mengambil sebuah langkah sigap, dengan menggelar sebuah konferensi pers pernyataan sikap pada hari Kamis (3/11/2022) kemarin.
Konferensi pers yang berlangsung di Creative Hall M Bloc Space, Jakarta, tersebut memuat respon APMI terhadap isu-isu berkembang terkait penyelenggaraan event musik. Secara khusus, APMI membagikan sudut pandang profesional mereka, demi meyakinkan publik dan pemerintah untuk lebih bisa melihat masalah ini secara objektif dan jernih.
Langkah ini juga dimanfaatkan APMI sebagai cara mendorong pihak-pihak berkepentingan, untuk merumuskan kebijakan-kebijakan positif bagi industri terkait, alih-alih gegabah menerapkan aturan yang mengekang pelaksanaan acara musik.
Ketua Umum APMI, Dino Hamid menegaskan, "Event musik ini bisa membantu dalam pertumbuhan ekonomi kita secara nasional. Ini nggak boleh berhenti karena 'tantangan' kemarin. Jadi, kita harus berjuang sama-sama, kita bersuara bahwa industri kami baik-baik saja, sangat baik-baik saja," pada konferensi pers (3/11) kemarin.
Adapun menurut Sekretaris Jenderal APMI, Emil Wahyudin, peristiwa kemarin memantik aturan baru dari aparat kepolisian, yang berencana melarang penyelenggaraan acara di area terbuka hingga membatasi kegiatan sampai jam 6 sore.
"Isu di luar ini sangat besar, tugas kami mengklarifikasi. Isu paling liar adalah semua event tidak boleh [diadakan] sampai Desember 2022, mungkin baru boleh lagi 2023," jelas Emil. "Dari APMI ingin menyatakan bahwa dunia konser dan festival musik baik-baik saja. Memang ada yang harus diperbaiki, tapi jangan menggeneralisir semuanya."
Secara langsung atau tidak, kejadian menghebohkan di event minggu kemarin pasti menciptakan dampak besar di semua kalangan. Untuk itu, meskipun permasalahan ini dapat berakibat buruk, APMI justru melihatnya sebagai suatu momentum, untuk memperbaiki keberlangsungan event di waktu datang. Seperti halnya melakukan koordinasi dengan sesama promotor, penyelenggara, hingga pemerintah, untuk menerapkan standard operating procedure (SOP) keamanan demi kebaikan bersama.
