Di layar media hingga di tepi jalan, wajah aktor-aktor politik mulai ramai bertebaran. Padahal, kontestasi politik di republik ini, yakni pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan presiden (pilpres), masih berjarak 18 bulan ke depan. Hal ini mungkin memang boleh-boleh saja, selama tidak melanggar Undang-undang dan tidak termasuk kegiatan kampanye. Akan tetapi, jika dilihat lagi, sepertinya aktivitas narsis para politisi tersebut menyimpan "udang di balik batu", yang disebut sebagai: Elektabilitas.
Selain kontroversi kasus pembunuhan aparat keamanan negara dan data pribadi yang dibocorkan hacker, elektabilitas merupakan salah satu hal yang sedang hangat melintasi media sehari-hari. Menurut arti katanya sendiri, elektabilitas berarti tingkat keterpilihan subjek politik, pada waktu pesta demokrasi dilangsungkan. Nah, jika benar demikian, mengingat periodenya masih menyisakan banyak waktu, mengapa intensitas kabar soal elektabilitas yang cukup berisik ini justru dibiarkan?
Maksudnya, ya, meskipun boleh-boleh saja, ramainya pembicaraan elektabilitas justru menjadi mirip dengan ocehan sok bijak para politisi, yang bernilai bawel tapi malah membuat dahi berkerut. Dan anehnya, kegaduhan kontes adu balap elektabilitas para politisi tersebut, seperti dibiarkan berseliweran tanpa pernah disebut meresahkan.
Memang benar sih, berita elektabilitas tidak se-mengganggu suara knalpot motor bobokan. Tetapi, satu hal yang sulit ditutupi adalah, karena terlampau sering dipertontonkan, perkara elektabilitas ini malah semakin mencurigakan. Kasarnya, seperti sedang mentransmisikan pesan di bawah sadar masyarakat, soal sosok bayangan calon pemimpin yang layak bersaing atau dicalonkan sebagai pemimpin masa depan di negeri ini.
Sampai titik ini, saya terlebih dulu ingin meminta maaf, jika hal-hal di atas lebih bernilai nyinyir dan penuh asumsi semata. Hanya saja, saya cuma khawatir, jika ukuran elektabilitas yang disuguhkan lembaga-lembaga survei independen atau bisa jadi titipan tersebut, ternyata memang benar-benar menyelipkan pesan tersembunyi kepada masyarakat, untuk mengamini nama-nama politisi yang dipilihkan oleh paparan survei elektabilitas tadi.
Untuk itu, melalui tulisan ini, sebenarnya saya lebih hendak mengutarakan pertanyaan-pertanyaan. Seperti, "Apakah ukuran elektabilitas sebegitu penting, hingga wajib diberitakan hampir setiap hari?" Lalu, "Apakah benar, ukuran elektabilitas layak dijadikan ukuran untuk calon pemimpin masa depan?"
Pendeknya, dua pertanyaan itu merupakan yang paling sering berputar-putar di kepala saya setiap melihat tajuk elektabilitas di media. Akarnya, berasal dari rasa penasaran, soal relevansi antara elektabilitas dengan kredibilitas seorang sosok pemimpin.
Nah sialnya, setelah mencoba menggali sedikit lebih dalam, ternyata ukuran elektabilitas tidak melulu terkait dengan kepantasan seorang sosok calon pemimpin yang sebenarnya dibutuhkan. Karena menurut penelusuran, patokan elektabilitas sendiri berangkat dari tingkat popularitas dan citra yang dimiliki seorang tokoh. Artinya, tidak mendahulukan variabel kredibilitas, apalagi kualitas calon pemimpin.
Oleh karena itu, boleh dikatakan bahwa, tokoh-tokoh yang saat ini dilabeli sebagai calon pemimpin masa depan di Indonesia adalah semata-mata berasal dari geliat dan manuver mereka di layar media, yang datanya dihimpun oleh para pelaku survei elektabilitas. Atau lebih mudahnya lagi, rumusan singkat yang menimbulkan angka elektabilitas, cuma bersumber dari popularitas dan citra yang naik ke permukaan. Dalam hal ini, popularitas sendiri dapat terbangun lewat upaya-upaya muncul ke tajuk utama media. Atau, istilah kata, semakin sering tokoh politik mengisi panggung pemberitaan, maka semakin besar pula tingkat popularitas mereka. Dan pada pangkalnya, hal ini dapat bermuara pada raihan skor elektabilitas.
Nah, sampai di sini, mari jangan heran dan jangan tidak acuh pada strategi politis barusan. Sebab, ada satu hal yang harus kita pahami. Bahwa, selama ini, cara tersebut cukup efektif. Mengapa? Ya, namanya juga politik artifisial, pastinya berkutat soal permukaan aja ya, kan.
Sebut saja, keberhasilan para publik figur, baik itu selebritis sampai musisi yang wajahnya akrab di media waktu mencoba peruntungan waktu pemilu atau pilkada. Ya, walaupun kredibilitasnya sebagai pejabat publik masih perlu berpuluh-puluh kali dipertanyakan tanpa pernah dipertanyakan, tetap saja, tidak sedikit orang populer yang lebih berpotensi menduduki kursi-kursi jabatan.
PR utama dari soal elektabilitas ini sendiri, terjadi pada rumusannya yang berlaku terbalik. Maksudnya, jika seseorang mempunyai kualitas dan kredibilitas sebagai pemimpin tetapi ia tidak begitu sering berseliweran di media, maka kemungkinannya untuk mengisi kursi jawatan akan semakin kecil. Ya, walaupun kata Pak Presiden Jokowi, elektabilitas tidak mutlak menjamin seseorang akan terpilih, karena: "semua akan kembali ke partai yang mengusung," tetap saja, pengerucutan calon pemimpin lewat sistem elektabilitas justru mengancam luputnya nama-nama berkualitas dari bursa calon pemimpin masa depan.
Oleh sebab itu, pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, kembali patut dipertanyakan. "Sebenarnya, haruskah kita peduli terhadap elektabilitas? Jika ya, mengapa ukurannya bukan dari kinerja berkualitas tapi citra dan popularitas? Dan jika tidak, mengapa kegaduhan elektabilitas seperti sengaja dicekoki ke hadapan masyarakat? Wallahu'alam Bissawab.
