Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, baru saja mengumumkan kenaikan harga tiket masuk ke Candi Borobudur. Rencana kenaikan tiket ini pun langsung menuai pro dan kontra karena tingginya harga tiket yang baru. Apabila sebelumnya wisatawan lokal membayar tiket seharga Rp 50 ribu untuk bisa jalan-jalan di seluruh area candi, kini wisatawan yang ingin naik ke area candi harus membayar tiket seharga Rp 750 ribu. Sedangkan tiket masuk ke area pelataran candi, harganya Rp 50 ribu.
Selain perubahan harga tiket untuk naik ke area candi, harga tiket untuk wisatawan asing juga mengalami kenaikan dari USD25 menjadi USD100. Sementara itu, harga tiket untuk pelajar yang berkunjung bersama kelompok study tour atau sekolah dikenakan tiket seharga Rp 5 ribu. Keputusan perubahan ini masih belum final, sebab masih akan didiskusikan lebih lanjut dengan Presiden Joko Widodo.
 Candi Borobudur/ Foto: Wikimedia Commons |
Kenaikan harga tiket ini bertujuan untuk membatasi kuota pengunjung harian Candi Borobudur yang dibatasi 1.200 orang per hari. Semua turis yang ingin mengunjungi area candi pun nanti akan ditemani oleh pemandu wisata dari warga lokal sekitar kawasan Borobudur.
Konservasi dan pelestarian cagar budaya pun dikatakan menjadi alasan utama dari pembatasan kuota pengunjung. Sebab, jumlah pengunjung yang membludak dan tidak dibatasi telah menyebabkan kerusakan, di antaranya keausan batu dan vandalisme. PT Taman Wisata Candi Borobudur pun mendukung keputusan pemerintah ini, karena dinilai bisa membantu pelestarian Candi Borobudur sebagai warisan sejarah dan budaya.
Meski alasan utamanya adalah konservasi, rencana untuk menaikkan harga tiket ini menuai banyak kritikan. Sebab, Rp 750 ribu bukanlah harga yang terjangkau bagi wisatawan lokal. Dengan harga setinggi ini, hanya wisatawan berpenghasilan tinggi yang bisa menjajaki area Candi Borobudur. Asumsinya, dengan mematok harga tiket yang tinggi, area Candi bisa dinikmati oleh wisatawan yang benar-benar memiliki niat untuk belajar sejarah. Masalahnya, tak semua pengunjung yang berniat belajar sejarah bisa dengan mudah mengeluarkan uang ratusan ribu untuk berwisata.
 Orang-orang yang sedang naik ke Candi Borobudur/ Foto: Wikimedia Commons |
Salah satu kritik datang dari Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Sri Margana. Ia mengatakan, membatasi kunjungan untuk melestarikan cagar budaya sebenarnya adalah hal yang baik. Namun, hal itu tidak harus dilakukan dengan mematok harga tiket yang sangat tinggi. Menurutnya, ada cara lain yang lebih bijak misalnya dengan membatasi kuota kunjungan dengan reservasi online terlebih dahulu atau dengan mengatur aliran pengunjung agar wisatawan tidak membludak di satu area saja sehingga risiko kerusakan bisa diminimalisir.
Usulan dari Prof. Dr. Sri Margana di atas lebih masuk akal ketimbang mematok harga selangit bagi wisatawan yang ingin mengunjungi cagar budaya. Sebab, solusi yang ditawarkan pemerintah menitikberatkan beban di pihak wisatawan. Pun jika harus meningkatkan harga tiket, mengapa harganya harus mencapai Rp 750 ribu? Dengan harga ini, bisa-bisa wisatawan lokal tidak akan mau mengunjungi cagar budaya di negara mereka sendiri.
(ANL/HAL)