Pesta olahraga terbesar di dunia yang digelar empat tahun sekali, olimpiade, resmi dibuka melalui upacara pembukaan yang meriah pada Jumat (26/7/2024) di Paris, Prancis. Namun, penyelenggaraan olimpiade kali ini menuai beberapa kontroversi, mulai dari upacara pembukaan yang dinilai menyinggung agama hingga aturan agar atlet basket berhijab dilarang untuk bertanding. Namun, kontroversi terbesar dari penyelenggaraan olimpiade tahun ini adalah keikutsertaan Israel—yang baru-baru ini ditetapkan sebagai negara apartheid oleh Mahkamah Internasional.
Terlepas dari genosida yang tengah berlangsung, baik Palestina maupun Israel sama-sama bertanding di Olimpiade Paris. Palestina, yang pertama kali berpartisipasi dalam Olimpiade 1996, tahun ini mengirim 8 atlet yang akan bertanding di cabang olahraga atletik, tinju, renang, judo, taekwondo, dan menembak. Sementara itu, Israel mengirim total 88 atlet yang akan bertanding di 16 cabang olahraga—termasuk di antaranya memanah, anggar, dan bulu tangkis.
Banyak yang mempertanyakan, mengapa dengan semua kejahatan yang telah dilakukan Israel, negara ini masih diizinkan untuk bertanding di pesta olahraga terbesar di dunia. Apalagi ketika Komite Olimpiade Internasional melarang Rusia dan Belarusia untuk bertanding akibat keterlibatan mereka dalam perang di Ukraina yang saat ini masih berlangsung. Mengapa, kemudian, Israel tidak mendapat perlakuan yang sama seperti Rusia dan Belarusia?
Lagipula, melarang sebuah negara untuk ikut dalam olimpiade bukanlah hal baru. Sejak tahun 1920, tercatat ada 13 negara yang pernah dilarang untuk berpartisipasi. Berikut adalah beberapa di antaranya:
Austria, Bulgaria, Jerman, Hungaria, Turki
Sebagai imbas Perang Dunia I, kelima negara ini tidak diundang untuk mengikuti Olimpiade Musim Panas tahun 1920 yang diselenggarakan di Antwerp, Belgia.
Jerman dan Jepang
Jerman dan Jepang dilarang untuk berpartisipasi dalam Olimpiade Musim Panas 1948 yang diadakan di London sebagai konsekuensi akibat peran mereka dalam Perang Dunia II.
Afrika Selatan
Mulai dari tahun 1964 hingga 1992, Afrika Selatan tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam Olimpiade karena memberlakukan sistem segregasi rasial yang merupakan buah dari rezim apartheid.
Afghanistan
Pada tahun 2000, Afghanistan dilarang untuk mengikuti Olimpiade di Melbourne karena rezim Taliban yang saat itu berkuasa memberlakukan aturan-aturan yang mendiskriminasi perempuan.
Ditarik dari sejarah di atas, politik tidak pernah bisa sepenuhnya dipisahkan dari ajang olahraga. Sebagai kompetisi global bergengsi, Olimpiade tidak akan pernah menjadi sekadar "kompetisi olahraga" dan tidak akan pernah tercerabut dari konteks politik global yang menjadi latar ketika ajang tersebut diselenggarakan. Dengan demikian, boleh atau tidaknya Israel bertanding di ajang tersebut merupakan cerminan dari sikap pihak penyelenggara terhadap peran Israel dalam genosida yang berlangsung.
(ANL/alm)